Pusdiklatcab Pramuka Torut Diminta Paparkan Anggaran Jamnas Secara Terbuka

TORAJA UTARA - Kembali anggaran peserta utusan Jambore Nasional Pramuka dari Kabupaten Toraja Utara, disorot para senior atau akrab disebut panggilan kakak dalam kepramukaan, Minggu (3/7/2022). 

Kali ini sorotan itu datangnya dari Junda, yang juga mantan peserta Raimuna Nasional (Rainas) angkatan tahun 2003, yang juga sekarang sebagai Pamong Saka Bhayangkara Polres Toraja Utara. 

Baca juga: Pemprov Sulsel Raih Opini WTP atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2022, Gubernur Andi Sudirman: Alhamdulillah

Junda menegaskan bahwa dengan mendengarkan serta melihat beberapa sumber akan proposal persiapan Jamnas Pramuka, baik itu informasi dari surat edaran Kwarda Sulawesi Selatan yang kemudian membandingkan Proposal kebutuhan anggaran Kwarcab lain dengan Proposal Kwarcab Toraja Utara, terlihat kecurigaan permainan anggaran oleh Pusdiklatcab. 

"Dengan melihat beberapa sumber terkait proposal persiapan Jamnas, baik yang berasal dari Kwarda Sulsel, kemudian membandingkan proposal Kwarcab Toraja Utara dan selanjutnya membandingkan dengan proposal Kwarcab lain. Maka bisa terlihat kecurigaan permainan Anggaran di proposal Jamnas Kwarcab Toraja Utara", ungkap Junda. 

Baca juga: Taufik Basari Imbau Kejagung Tinjau Ulang Anggaran Ruang ‘Restorative Justice’

Cenderung mengada ngada mata anggaran dalam proposal yang dikeluarkan Pusdiklatcab melalui Kwarcab Toraja Utara, yang membebani sekolah bersama orang tua peserta, tambah Junda. 

Sebagai mantan peserta Raimuna Nasional Pramuka, Junda juga menerangkan pengalamannya yang sudah 2 kali mengikuti kegiatan Pramuka tingkat Nasional. 

Baca juga: Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

"Berkaca dari pengalaman pribadi yang sudah 2 kali mengikuti kegiatan Pramuka tingkat Nasional. Biaya pribadi yang kita keluarkan biasanya hanya untuk menunjang keperluan pribadi peserta saja dan kebutuhan secara utusan di tanggung Pemda karena kita membawa nama daerah bukan nama pribadi", terang Junda. 

Untuk itu tegas Junda, sebaiknya Kwarcab (Pusdiklat) sekalugus Tim Panitia Jamnas di panggil dan memaparkan proposal anggrannya secara terbuka, di hadapan Pemda, Peserta dan simpatisan Pramuka lainnya, agar bisa dicarikan solusi bersama. 

Baca juga: Miris, Pemkab Toraja Utara Masih Pekerjakan TKD Tapi Tidak Dianggarkan di APBD Induk

"Karena kalau menurut hemat saya secara pribadi, jika peserta dibebankan sebesar 6 juta sekian Rupiah maka sama saja mereka ke sana dan sampai pulangnya pakai biaya sendiri", pungkasnya. 

Junda, juga menyentil soal biaya transportasi yang mana melalui surat Kwarda Sulsel ke setiap Kwarcab, bahwa peserta semuanya berangkat dan pulang bersamaan menggunakan kapal laut, sementara tim panitia Pusdiklatcab Toraja Utara, anggarkan tiket Pesawat (PP).

Baca juga: Banggar DPR RI Setujui Tambahan Pagu Anggaran 2023 Kemenko Marves

Sementara, sebelumnya pada tanggal 28 Juni 2022, saat dikonfirmasi ke Kadispora, Yorri Lesawengen menjelaskan jika kekurangan anggaran itu yang disampaikan oleh pusdiklat, diambil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi bahwa itu dibebankan ke Sekolah bukan ke orang tua ataupun peserta. 

(Widian)